Dalam Rangka Percepatan Pengadaan, BSIP Gelar Workshop Penyusunan Rencana Umum Pengadaan TA 2024

Dalam rangka menindaklanjuti arahan Menteri Pertanian Amran Sulaiman terkait percepatan belanja pengadaan barang dan jasa tahun 2024, Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) menggelar workshop penyusunan rencana umum pengadaan TA 2024 pada 8-10 November di Hotel Santika Premiere, ICE BSD, Tangerang, yang diikuti oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan admin aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dari 64 satuan kerja lingkup BSIP.

 

Mewakili Sekretaris Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, Kepala Bagian Umum BSIP Asrul Koes, S.P., M.Si, saat pembukaan menyampaikan, berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 kegiatan pengadaan barang dan jasa Kementerian/Lembaga wajib dilakukan melalui SIRUP. Selain itu, ia juga menambahkan bahwa berdasarkan Permenpan 25 tahun 2020 penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) merupakan indikator penilaian reformasi birokrasi yaitu dengan mengumumkan seluruh paket pengadaan dalam SIRUP.

 

Lebih jauh, dikemukakan olehnya, kegiatan pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan segera setelah RUP diumumkan pada awal tahun dengan transparan dan benar. Adapun target yang diamanatkan Menteri Pertanian yaitu pada triwulan I 2024, seluruh pengadaan barang dan jasa sudah harus terlaksana guna menghilangkan penumpukan anggaran pada akhir tahun.

 

Workshop diisi pemateri dari Biro Umum dan Pengadaan, Kementerian Pertanian, dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP). Mereka memaparkan materi mengenai arahan Presiden RI tentang penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah serta paparan mengenai penggunaan SIRUP dalam mengumumkan pengadaan barang dan jasa pemerintah kepada masyarakat secara transparan. Selanjutnya, PPK dan admin SIRUP diharapkan dapat menyelesaikan input aplikasi rencana umum pengadaan tahun 2024, serta input realisasi anggaran tahun 2023 dalam rangka meningkatkan Penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Kementerian Pertanian.